Pembangunan Industri Manufaktur Nasional Layak Didukung

10-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar. Foto : Istimewa/Man

 

Prioritas pembangunan industri nasional di sektor industri manufaktur sudah selayaknya didukung secara kritis dan bertahap seraya tetap menjaga keterkaitan kesinambungannya. Sebab, sektor industri manufaktur diyakini akan banyak menyerap tenaga kerja siap pakai, mampu mengundang investor, serta berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan perekonomian.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Menurutnya, industri manufaktur diharapkan dapat menekan defisit neraca pembayaran dan perdagangan. “Selain bertugas mengawasi secara kritis, kami juga akan terus mendorong dan mengawal ketat program prioritas pembangunan industri nasional yang sedang dan akan ditempuh Pemerintah,” ujar Marwan.

 

Lebih lanjut, politisi F-PKB ini menyatakan aspek transformasi sektor industri manufaktur juga diharapkan mampu menopang pembangunan wilayah-wilayah industri baru di banyak lokasi di Sumatera, maupun di Kalimantan Selatan, Madura, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan wilayah Papua Barat.

 

Selain itu, sambung Marwan, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian serta dilibatkan secara khusus seiring pembangunan beberapa wilayah industri baru sebagai penggerak perekonomian daerah. Sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0, Marwan menegaskan Pemerintah harus fokus mengakselerasi transformasi sektor manufaktur ke arah industri 4.0 atau digitalisasi.

 

“Karena itu, Kementerian Perindustrian harus proaktif mengajak kalangan pelaku IKM melek atau mengakrabi dunia digital, bukan hanya buat industri skala besar saja. Komitmen Kementerian Perindustrian yang memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur mencapai angka 5,3 persen pada 2020, akan selalu kita tagih dan kawal terus,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III itu. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...